Siput Siap Adukan Sultan HB X ke Pengadilan Internasional

Ilustrasi (tataruangpertanahan.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Masih berlakunya Surat Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah bagi Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) Nonpribumi yang intinya tidak memberikan hak milik atas tanah kepada WNI nonpribumi menjadi keberatan tersendiri bagi warga keturunan Tionghoa yang ada di DIY.

Ujungnya, seorang warga Tionghoa di Yogyakarta, Siput, pada 14 September 2016 lalu, melayangkan somasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang salah satu poinnya mengingikan pencabutan surat instruksi yang ditandatangani oleh wakil gubernur, Paku Alam VIII pada 5 Maret 1975 itu. 

Ketua Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi (Granad), Willie Sebastian saat dihubungi kabarkota.com, Kamis (6/10/2016), membenarkan somasi yang dilayangkan oleh rekannya tersebut.

Baca Juga:  10.000 Lebih Bidang Tanah Kasultanan dan Kadipaten di DIY Belum Bersertifikat

“Kami masih menunggu (jawaban), karena selama ini tidak pernah dijawab langsung oleh gubernur DIY hanya dijawab oleh biro hukum dan itu kan secara yuridis tidak benar karena yang disomasi adalah gubernur dan wakil gubernur DIY,” anggap Willie.

Menurutnya, Komnas HAM juga telah memediasi kedua belah pihak, di Yogyakarta, pada 30 September lalu. Willie yang juga turut hadir dalam mediasi tersebut mengungkapkan bahwa pihaknya menuntut kesamaan hak sebagai WNI sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

“Dalam mediasi, saya mengatakan bahwa yang kami permasalahkan bukan surat edarannya, bukan masalah hak milik yang kami tuntut, tapi yang kami masalahkan hak sebagai WNI yang dilindungi oleh undang-undang, juga masalah diskriminasi rasial. Di situ saya tegaskan, tidak ada urusan karena surat edaran secara hukum bukan produk dan bukan diskresi,” tegasnya.

Baca Juga:  UUK dan Konflik Agraria di DIY

Namun, hampir sebulan somasi dilayangkan, hingga kini belum ada kejelasan respon dari gubernur maupun wakil gubernur DIY. “Kami akan menyiapkan lawyer untuk melayangkan somasi terakhir,” imbuhnya. Bahkan, jika kasus ini nantinya tak selesai di dalam negeri, maka pihaknya mengancam akan membawanya ke pengadilan internasional. Mengingat, Indonesia telah meratifikasi konvensi Internasional PBB tentang penghapusan diskriminasi dalam segala bentuk.

 Terkait dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY yang juga mengatur soal pertanahan, Willie berpendapat bahwa masalah pertanahan di dalam UU No 13 Tahun 2012 itu semestinya tidak disalahartikan. Apalagi hingga sekarang Perdais tentang Pertanahan belum terbit.

Baca Juga:  Pemkab Sleman tak Rekomendasikan Transmigrasi untuk eks Gafatar

“Kalau menurut UUK itu, lex specialis-nya cuma tentang Pilkada. Cuma ada kewenangannya di beberapa bidang pertanahan yang di situ mengatur tentang kepemilikan tanah dari Keraton. Bukan lex specialis atas semua UU,” dalihnya.

Terlebih, lanjutnya, dalam UUK sebenarnya juga ada pasal yang melarang gubernur dan wakil gubernur untuk mengeluarkan peraturan yang mendiskriminasi sekelompok masyarakat tertentu. 

“Semoga ada kesadaran dari Gubernur dan Pemda untuk segera mencabut SE yang sebenarnya sudah tidak berlaku tapi diberlakukan terus,” harap Willie. (Rep-03/Ed-03)