Sultan Yogya gunakan 2 gelar, pemerintah pusat tak turun tangan

Ilustrasi: peluncuran buku menolak sabda raja di ndalem Yudhanegaran Yogyakarta, Minggu (21/8/2016) malam. (sutriyati/kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Semenjak keluarnya Sabda Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang intinya melakukan penggantian gelar Sultan, pada 30 April 2015 lalu, berbagai perlawanan terus bermunculan. Tidak hanya dari rayi dalem (adik-adik Sultan), tetapi juga berbagai elemen masyarakat. Salah satunya, karena penghilangan gelar “khalifatullah” yang dianggap telah menyalahi paugeran.

Sejak 7 Maret 1989, Raja keraton Yogyakarta bergelar Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwana Senapati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sadasa ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Namun, pasca keluarnya sabda raja, gelarnya berganti Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono ingkang Jumeneng Kasepuluh Suryaning Mataram Senopati-ing-Ngalaga Langgeng ing Bawana, Langgeng, Langgeng ing Tata Panatagama.

Keluarga Sultan bahkan pernah mengajukan permohonan penggantian gelar tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, meskipun pada akhirnya permohonan tersebut resmi dicabut, 6 Juli 2015 lalu. 

Baca Juga:  Begini Kisah Eks Wamenkumham RI Denny Indrayana Jualan Sepatu di Australia

Tokoh masyarakat yang juga penulis buku Tolak Sabda Raja, Heru Safrudin Amali mengatakan bahwa sekarang Sultan menjadi dwi muka karena menggunakan dua nama tersebut. Sebagai Gubernur DIY, Sultan tetap menggunakan gelar Hamengku Buwono, sedangkan di internal keraton, gelarnya menjadi Hamengku Bawono.

“Kenapa Presiden tidak berbuat (atas penggunaan dua nama Sultan)? Seharusnya Presiden mengingatkan karena jelas-jelas melanggar konstitusi (UUK DIY),” ungkap Heru dalam Launching buku Menolak Sabda Raja, di Ndalem Yudhanegaran Yogyakarta, Minggu (21/8/2016) malam.

Selain itu, Heru juga menganggap bahwa Sabda Raja itu telah menghianati perjuangan rakyat Yogyakarta yang pro keistimewaan hingga disahkannya Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY, empat tahun lalu.

Hal senada juga disampaikan ketua dewan pengurus Forum LSM DIY, Beny Susanto yang meminta Presiden, Joko Widodo Turun Tangan Atas Insiden Sabda Raja itu.

Baca Juga:  Kemen PAN: Akuntabiltas Pemerintah Yogya Buruk

“Sejauh ini respon pemerintah masih menganggap itu persoalan internal kraton dan tidak perlu campur tangan. Namun demikian, argumen pemerintah justru digunakan  kalangan sekitar Sultan HB X untuk melokalisir perlawanan dan mempertegas siapapun tidak bisa campur tangan karena merupakan urusan internal kraton,” sesal Beny, melalui siaran persnya. 

Menurutnya, Paugeran keraton dan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY sebangun dan selaras. Karena itu sabda, dawuh raja yang melanggar paugeran dan menabrak UUK jelas batal demi hukum.

“Secara sederhana pembacaan di atas bisa dilihat fakta ambiguitas Sultan HB X yang menggunakan dua nama, di kalangan internal kraton menggunakan Sultan Hamengku Bawono X, sementara ke luar dan atas nama Pemda DIY sebagai gubernur tetap menggunakan Sultan Hamengku Buwono X,” ujarnya. 

Selain itu, menurut Beny, juga terkait dengan penarikan gugatan perubahan nama yang diajukan ke PN Yogyakarta, agar sesuai sabda raja.

Baca Juga:  Penyebab Anak Menjadi Bodoh, Hindari 6 Makanan Ini

Karenanya, Beny berpendapat bahwa berbagai persoalan dan hambatan pembangunan di DIY tidak bisa dilepaskan dari hal tersebut. 

“Inilah krisis keistimewaan DIY yang melahirkan ketimpangan, kemiskinan, konflik meskipun mal, apartemen dan hotel tumbuh bak cendawan di musim hujan,” sebutnya. 

Kemandulan DPRD DIY, dan berbagai struktur politik atas persoalan tidak bisa dibiarkan. Sementara, presiden mempunyai mandat berdasarkan UUK, bagaimana implementasi yang dilakukan oleh gubernur. Sultan HB X, harus tunduk, patuh pada ketentuan paugeran dan UUK. 

“Dalam kontek NKRI yang berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan jelaslah bahwa sabda raja tidak boleh melampaui,” tegas Beny. (Rep-03/Ed-03)