Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X (kiri) menerima penghargaan langsung dari Menpan RB, Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Selasa (5/11/2019). (dok. Humas Pemda DIY)
JAKARTA (kabarkota.com) – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima penghargaand dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), di Jakarta, pada Selasa (5/11/2019).
Penghargaan diberikan karena Sultan dinilai sebagai salah satu Kepala Daerah Pembina Pelayanan Publik, dengan Kategori Sangat Baik.
Menurut Sultan, dengan pemberian penghargaan tersebut, maka tak ada alasan bagi Pemda untuk tidak memberikan layanan optimal, dan diskriminatif.
“Inovasi dan kreativitas untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi itu harus selalu terjadi, karena tantangan juga berubah. Aspirasi, keinginan juga berubah,” ucapnya.
Penghargaan ini, lanjut Sultan, sekaligus sebagai awal bagi Pemda DIY dalam memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada publik.
Sementara Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo menilai, DIY telah berhasil mengelola pelayanan publik. Hal tersebut dibuktikan dengan predikat AA untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan prestasi pertama kalinya di Indonesia.
Penghargaan tersebut, kata Tjahjo, juga menunjukkan kepemimpinan Gubernur DIY dalam membina daerah yang berada di lingkup Pemda DIY untuk melakukan inovasi pelayanan publik sehingga, seluruh kepala daerah Kabupaten/Kota di DIY juga mendapatkan penghargaan yang sama. Selain itu, salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yakni Disdukcapil Bantul juga meraih penghargaan dalam kategori Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Menteri Dalam Negeri ini juga berharap agar Kabupaten/Kota tak sekedar melakukan studi banding ke DIY dan Jateng, tetapi tetapi juga menirunya
“Tirulah keberhasilan yang sudah dilakukan oleh DIY dan Jateng, munculkanlah ide-ide, inovasi yang dapat mempercepat pencapaian pelayanan publik yang baik bagi masyarakat,” ujarnya.
Terlebih, ucap Tjahjo, digitalisasi yang perlahan mulai mengubah pola dan budaya kerja, harus mulai diterapkan secara positif untuk menggalakkan pemerintahan berbasis e-government yang modern dan responsif.
“Meski saat ini pelayanan publik di Indonesia masih jauh dari ideal, bukan berarti kita pesimis dan pasif,” ungkapnya.
Tjahjo mengungkapkan, pelan tapi pasti, tiap instansi pemerintah baik di level pemerintah pusat hingga daerah terus berbenah, mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki untuk mewujudkan pelayanan prima. (Ed-01)
