Tak Ditemui Ketua DPRD DIY, Tiga Elemen Rakyat Yogya Kecewa

Tiga elemen Rakyat Yogya saat mendatangi kantor DPRD DIY, Kamis (31/8/2017). (sutriyati/kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Tiga elemen rakyat di Yogyakarta mengaku kecewa terhadap ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Yoeke Indra Agung Laksana karena dianggap telah mengingkari kesepakatan untuk menemui mereka dalam audiensi di kantor DPRD DIY, Kamis (31/8/2017).

Ketiga elemen itu adalah Paguyuban Warga Jogjakarta Istimewa (PWJI), Pejuang Mataram Islam (PMI), dan Majelis Takmir Masjid Pathok Nagari dan Masjid Kagungan Dalem Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (MTMK).

Ahmad Sarwono selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) MTMK mengaku, sebelum audiensi, pihaknya telah lebih dahulu menemui ketua DPRD DIY dan meminta waktu beraudiensi yang kedua kalinya, karena pada audiensi sebelumnya, serupa pada 23 Agustus 2017, hanya ditemui oleh wakil pimpinan dewan dari PKS dan partai Gerindra.

Menurutnya, dari pertemuan tersebut, disepakati bahwa audensi akan digelar pada 31 Agustus 2017 atau hari ini. Namun, saat mereka datang, ketua dewan dari PDIP itu justru tidak ada di tempat, tanpa alasan yang jelas.

“Ini sudah harinya, jamnya, dia (ketua DPRD DIY) yang menentukan, tapi kami tidak ditemui,” sesal Sarwono saat ditemui wartawan, di kantor DPRD DIY.

Padahal kedatangannya kali ini, untuk mempertanyakan jawaban atas tuntutan mereka agar membatalkan penetapan Sultan sebagai Gubernur DIY periode 2017-2022, karena Sultan dianggap masih menggunakan dua nama yang berbeda untuk urusan internal keraton, dan eksternal pemerintahan.

Penggunaan dua nama berbeda itu terbukti, lanjut Sarwono, ketika pada tanggal 17 Juli 2017 lalu, GKR Mangkubumi selaku perwakilan dari Pengageng Kawedanan Ageng Panitropuro Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat menyerahkan dokumen pencalonan Calon Gubernur kepada DPRD DIY, dengan nama Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Sementara di tanggal yang sama, Kawedanan Ageng Panitropuro Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat juga menerbitkan surat Bab “Pawiyatan Pelaporan” yang juga ditandatangani oleh GKR Mangkubumi. Namun di surat tersebut, tertera gelar Sri Sultan Hamengku Bawono ka-10.

Padahal, pada pasal 18 ayat 1 huruf c Undang -Undang Keistimewaan (UUK) DIY jelas ditegaskan bahwa intinya Calon Gubernur DIY yang bertahta adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X.

“Jadi DPRD DIY tidak mengenal gelar internal dan eksternal. Bertahta itu artinya untuk internal dan eksternal. Itulah yang sedang kami ‘kejar’ (pertanyakan),” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD DIY yang tengah menghadiri Kenduri Rakyat di Pasar Beringharjo Yogyakarta membantah anggapan bahwa dirinya tak bersedia menemui sejumlah elemen tersebut.

“Awalnya memang ada rencana pertemuan (tanggal 31 Agustus 2017), tapi waktu itu saya belum melihat jadwal yang pasti, dan ternyata ada agenda lain… Jadi sebenarnya memang acara tersebut sudah saya revisi saat itu juga, untuk kami agendakan lain hari,” jelas Yoeke kepada kabarkota.com.

Ditambahkan Yoeke, pihaknya telah meminta bagian humas dewan agar menyampaikan perubahan waktu pertemuan itu kepada elemen yang bersangkutan.

Sementara terkait dengan keberatan mereka atas dua nama berbeda yang digunakan Sultan, Yoeke berpendapat bahwa dalam ranah hukum positif, nama yang diterima adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X. “Kami tidak mengakui nama di luar itu. Jadi intinya itu sesuai dengan hasil verifikasi kami,” jelasnya.

Sementara saat ditemui kabarkota.com usai Kenduri Rakyat, Penghageng Tepas Tanda Yekti Keraton Yogyakarta, KPH Yudhahadiningrat atau Romo Nur berpendapat bahwa penggunaan dua nama Sultan itu tak melanggar UUK DIY. Mengingat, saat pihaknya dipanggil DPRD DIY untuk memberikan penjelasan soal gelar Sultan, pada 24 Juli 2017 lalu, dewan menyatakan berkas yang ia serahkan diterima dan dinilai telah memenuhi semua persyaratan.

“Nama Bawono sampai sekarang masih dipakai, itu terserah Sultan karena tidak melanggar hukum,” anggap Romo Nur. (Ed-03)

SUTRIYATI