Tak Setuju dengan Pembatalan Perda? Ini Upaya yang Bisa Ditempuh

Ilustrasi (dok. kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengumumkan Daftar Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dan Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang dibatalkan atau direvisi, pada 21 Juni 2016.

Dari 3.143 peraturan yang dibatalan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) maupau Gubernur itu, ada 70 Perda/Perkada DIY. Dari jumlah tersebut, sebanyak 43 peraturan yang dicabut oleh Mendagri, dan 27 lainnya dibatalkan/direvisi oleh Gubernur DIY.

Sebagian besar dari perda yang dianggap bermasalah itu mengatur tentang perizinan, tarif, retribusi dan pajak daerah.

Menyikapi pembatalan tersebut, Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang DIY berpendapat bahwa Undang-undang tentang Pemda yang menjadi dasar pembatalan peraturan itu, juga memberikan kesempatan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk mengambil sikap, yaitu menerima atau menolak.

Baca Juga:  Reformasi Birokrasi, Sultan: Kalau tak Mau Berubah, ya tak Tinggal

“Apabila pembatalan tersebut diterima, maka paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembatalan, Gubernur/Bupati/Walikota harus menghentikan pelaksanaan peraturan yang dibatalkan. Dan selanjutnya, peraturan tersebut harus dicabut,” kata Harry Gunawan selaku sekretaris PAHAM Indonesia Cabang DIY, melalui siaran pers yang diterima kabarkota.com, Kamis (23/6/2016).
.
Jika kepala daerah menolak, maka dapat pula mengajukan keberatan paling lambat 14 hari setelah surat Keputusan (SK) pembatalan tersebut diterima.

“Pembatalan Perda dan Perkada memang dituangkan dalam suatu bentuk beschiking yaitu Keputusan. UU Pemda memberikan privilege hanya kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk mengajukan keberatan terhadap Keputusan tersebut,” jelasnya.

Baca Juga:  Pilkada Serentak 2020, Ini Kriteria Calon Kepala Daerah Berkualitas

Hanya saja, jika mengacu pada UU Pemda, lanjutnya, maka kepala daerah seolah hanya bisa melakukan upaya hukum atas pembatalan suatu Perda/Perkada. Akan tetapi, melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Adpem) justru memberikan ruang yang cukup lebar bagi Warga Masyarakat untuk melakukan Upaya Administratif. Pasalnya, menurut UU Adpem, Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap suatu Keputusan, dapat mengajukan Upaya Administratif. Upaya Administratif tersebut terdiri atas upaya Keberatan dan Banding.

“Maka apabila Warga Masyarakat DIY merasa dirugikan atas Keputusan Pembatalan Perda/Perkada, Keputusan tersebut dapat diajukan Keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkan. Keberatan ini diajukan secara tertulis kepada Mendagri,” ujar Harry.

Baca Juga:  Soal Aturan Berjilbab, Mendagri Imbau Daerah Lain tak Ikuti Aceh?

Jika Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian Keberatan oleh Mendagri, kata Harry, maka warga Masyarakat dapat mengajukan upaya Banding kepada Presiden. Upaya itu bisa ilakukan paling lama 10 hari kerja setelah penyelesaian Keberatan oleh Mendagri.

Selain itu, warga masyarakat yang tak terima atas penyelesaian Banding oleh Presiden, masih dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN).

“Sekarang semuanya tergantung kepada Pemda dan Warga Masyarakat, apakah akan menerima atau menolak pembatalan Perda/Perkada tersebut,” ucapnya. (Rep-03/Ed-03)