ilustrasi (dok. kabarkota.com)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Pemberlakuan tas plastik berbayar mulai 21 Februari kemarin atau bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2016 dinilai Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) sebagai kebijakan yang terlambat.
Menurut Ketua LKY, Widijantoro, jika konteksnya untuk pengendalian sampah plastik, sebenarnya banyak pihak telah mendorong hal itu sejak dulu, tapi kebijakan plastik berbayar justru baru diberlakukan sekarang.
Sementara dari sisi harga tas plastik yang relatif sangat murah, tidak akan berpengaruh bagi konsumen, utamanya kalangan menengah yang biasa berbelanja di retail-retail.
“Ongkos Rp 100 – Rp 200 itu nanggung. Kami tidak yakin itu akan efektif untuk bisa mengubah perilaku konsumen,” kata Widi kepada kabarkota.com, Senin (22/2/2016).
Sementara bagi pelaku usaha retail, jika kepingan rupiah tersebut diakumulasikan akan memberikan tambahan keuntungan yang signifikan.
Guna pengendalian sampah plastik, lanjut Widi, yang semestinya dilakukan adalah bagaimana mengajak konsumen untuk lebih peduli atau berpikir ulang ketika hendak menggunakan tas plastik, karena harganya yang menjadi sangat mahal bagi mereka.
Selain itu, pengendalian di tingkat produsen plastik juga akan mampu menekan jumlah volume sampah plastik yang selama ini belum terselesaikan pengelolaan limbahnya. (Rep-03/Ed-03)
