Tax Amnesty Dinilai Untungkan Pengemplang Pajak

Ilustrasi (dok. kabarkota.com)

SLEMAN (kabarkota.com) – Baru-baru ini, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) membelakukan Tax Amnesty (pengampunan pajak), setelah DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) tentang Pengampunan Pajak. Presiden berdalih, UU tersebut dapat menjadi payung hukum yang kuat untuk membawa pulang ribuan triliun dana pengusaha Indonesia yang terparkir di luar negeri.

Namun, Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Fahmi Radhi menilai, pemberlakuan Tax amnesty itu justru menguntungkan bagi para pengemplang pajak.

Baca Juga:  AJI Dorong Keterlibatan Kampus Kembangkan Jurnalisme Data

“Mereka malah berfikir untuk melakukan pengemplangan pajak. Toh nantinya akan dapat pengampunan,” kata Fahmi saat dihubungi kabarkota.com, Senin (4/7/2016).

Selain itu, Fahmi juga menganggap bahwa pengampunan pajak yang diberlakukan tidak menjamin dana yang diparkir di Luar Negeri akan kembali sebagaimana yang diharapkan.

“Pemilik dana akan berfikir ulang, kalau sekarang dapat amnesty pada tahun berikirnya dana tersebut tetap akan dipajaki. Mendingan dana tetap diparkir di negara tax heaven alias negara surga pajak,” imbuhnya.

Baca Juga:  Ekonom UGM, Toni Prasetiantono Meninggal Dunia

Fahmi berpendapat, cara efektif untuk menarik dana tersebut bukan melalui pemberlakuan UU Pengampunan Pajak, melainkan dengan regulasi tentang sistem perpajakan yang menarik dan tranparan serta akuntabel, baik untuk pemungutan maupun penggunaan pajak. (Rep-03/Ed-03)