Umat Islam Diimbau Bersatu Bela Uighur

Aksi solidaritas untuk Uighur di kawasan titik nol km Yogyakarta, Jumat (21/12/2018). (dok. kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Penindasan terhadap etnis muslim Uighur di Xinjiang Cina yang diduga dilakukan oleh pihak pemerintah Negara Tirai Bambu tersebut menyulut kemarahan sebagian besar umat Islam, termasuk di Yogyakarta.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia dianggap belum secara tegas menyatakan sikap atas bencana kemanusiaan tersebut.

Oleh karena itu, ratusan umat muslim yang datang dari berbagai Ormas Islam, Jumat (21/12/1018), menggelar aksi solidaritas untuk Uighur di kawasan titik Nol KM Yogyakarta.

Dalam aksinya, selain mengusung poster-poster seruan untuk solidaritas, massa juga mengibarkan bendera-bendera bertuliskan lafat tauhid, dan panji-panji dari ormas masing-masing.

Sukri Fadholi selaku perwakilan dari Forum Ukuwah Islamiyah (FUI) DIY menyerukan, agar masyarakat muslim mengutuk keras kedzaliman yang dilakukan pemerintah Cina terhadap etnia Uighur.

“Kami meminta umat Islam di dunia bersatu melakukan gerakan solidaritas untuk Uighur di Xinjiang Cina,” seru Sukri yang diiringi takbir dari para demonstran.

Selanjutnya, Sukri juga mendesak, agar pemerintah Indonesia segera bersikap tegas atas kasus genosida yang menimpa umat muslim di Cina tersebut.

Loading...

“Kalau umat Islam bersatu, kita pasti tak akan bisa dikalahkan,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, aksi penggalangan dana oleh salah satu lembaga kemanusiaan juga dilakukan untuk nantinya disalurkan bagi Uighur.

Sementara dilansir dari laman Hidayatullah, sebuah panel hak asasi manusia PBB, baru-baru ini, mengungkapkan bahwa telah menerima banyak laporan terpercaya terkait adanya satu juta warga etnis Uighur di China telah ditahan di satu “tempat pengasingan rahasia yang sangat besar”.

Gary McDougall, anggota Komite Penghapusan Diskriminasi Rasional PBB, mengutip laporan yang diterima bahwa sekitar dua juta warga Uighur dan kelompok minoritas Muslim telah dipaksa menjalani “indoktrinasi di sejumlah penampungan politik” di wilayah otonomi Xinjiang.

Namun, pemerintah China membantah tudingan masyarakat internasional bahwa rezimnya telah melanggar HAM etnis Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. Cina berdalij, tindakan tegas dilakukan untuk mencegah penyebaran “ideologi radikal” di kalangan masyarakat Uighur.

Sedangkan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah Indonesia menolak adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Cina. Namun , pemerintah juga tidak ingin turut campur dalam persoalan domestik yang terjadi di Cina. (Rep-03)