UUK DIY Digugat, Ini yang akan Dilakukan Dewan

wakil ketua DPRD DIY, Rani Widayati (sutriyati/kabarkota.com)

SLEMAN (kabarkota.com) – Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK DIY) kini tengah dalam proses Judicial Review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK), pasca adanya permohonan dari warga Jawa Timur, Muhammad Sholeh.

Menanggapi adanya gugatan tersebut, wakil ketua DPRD DIY, Rani Widayati berpendapat bahwa pengajuan uji materiil atas UU di MK menjadi hak masyarakat sebagai warga negara.

“Kami selaku anggota dewan, hanya sebatas menjalankan apa yang sudah ada di UU itu. Jadi kami tidak akan dalam posisi bereaksi atau bagaimana yang penting kami menjalankan undang-undang yang sudah ada di UUK DIY,” jelas Rani saat menjawab pertanyaan kabarkota.com, di Sleman, baru-baru ini.

Baca Juga:  Tak Ditemui Ketua DPRD DIY, Tiga Elemen Rakyat Yogya Kecewa

Dalam gugatannya, Sholeh mengaku keberatan dengan sejumlah pasal yang mengatur tentang syarat dan tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY karena dianggap menghalangi hak warga negara untuk dipilih sebagai kepala daerah tingkat provinsi di wilayah tersebut.

Namun menurut Rani, pada awal pembahasan rancangan UU tersebut sudah disusun sedemikian rupa dengan melibatkan masyarakat, Pemda, pemerintah pusat, dan DPR RI, serta melalui berbagai kajian.

“Selama UU itu masih berlaku dan belum ada perubahan, tentunya kami yang ada di DPRD DIY hanya menjalwakil ketua DPRD DIY, Rani Widayati (sutriyati/kabarkota.com)

SLEMAN (kabarkota.com) – Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK DIY) kini tengah dalam proses Judicial Review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK), pasca adanya permohonan dari warga Jawa Timur, Muhammad Sholeh.

Baca Juga:  Sopir Penabrak Anak Klitih di Seyegan, Bisakah bebas dari Ancaman Pidana?

Menanggapi adanya gugatan tersebut, wakil ketua DPRD DIY, Rani Widayati berpendapat bahwa pengajuan uji materiil atas UU di MK menjadi hak masyarakat sebagai warga negara.

“Kami selaku anggota dewan, hanya sebatas menjalankan apa yang sudah ada di UU itu. Jadi kami tidak akan dalam posisi bereaksi atau bagaimana yang penting kami menjalankan undang-undang yang sudah ada di UUK DIY,” jelas Rani saat menjawab pertanyaan kabarkota.com, di Sleman, baru-baru ini.

Dalam gugatannya, Sholeh mengaku keberatan dengan sejumlah pasal yang mengatur tentang syarat dan tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY karena dianggap menghalangi hak warga negara untuk dipilih sebagai kepala daerah tingkat provinsi di wilayah tersebut.

Baca Juga:  UII Yogya ajukan Judicial Review UU KPK

Namun menurut Rani, pada awal pembahasan rancangan UU tersebut sudah disusun sedemikian rupa dengan melibatkan masyarakat, Pemda, pemerintah pusat, dan DPR RI, serta melalui berbagai kajian.

“Selama UU itu masih berlaku dan belum ada perubahan, tentunya kami yang ada di DPRD DIY hanya menjalankan UU tersebut, karena UU itu yang membuat pusat dan DPR RI,” tegasnya. (Rep-03/Ed-03)anan UU tersebut, karena UU itu yang membuat pusat dan DPR RI,” tegasnya. (Rep-03/Ed-03)