Ilustrasi (dok. kabarkota.com)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta mendesak agar pemerintah khususnya Pemerintah Daerah (Pemda) DIY segera mengambil langkah konkret untuk mitigasi dan adaptasi terhadap krisis iklim.
Desakan tersebut disampaikan Kepala Divisi Kampanye WALHI Yogyakarta, Elki Setiyo H. dalam pernyataan sikapnya bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia, pada Rabu (16/10/2024).
Elki menganggap, hal tersebut penting mengingat, krisis iklim yang terjadi saat ini, berpengaruh besar terhadap ketahanan pangan bagi setiap individu.
Di Yogyakarta, dampak krisis iklim telah dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang menggantungkan hidup pada hasil alam,” ungkap Elki.
Krisis iklim, kata Elki, menjadi ancaman serius terhadap ketahanan pangan di DIY. Menurutnya, perubahan cuaca yang ekstrem, seperti musim hujan tak menentu, kekeringan berkepanjangan, serta peningkatan suhu global, semakin mengancam keberlanjutan produksi pangan lokal. Akibatnya, produksi pertanian di Yogyakarta, seperti padi, jagung, dan sayuran, mengalami penurunan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), luas panen tanaman pangan di Yogyakarta mengalami penurunan sebesar 5,23 ribu hektar. Penurunan ini berdampak pada penurunan produktivitas tanaman pangan sebesar 4,91 persen, jika dibandingkan tahun 2022. Selain itu, total luas potensi gagal panen mencapai 898,19 hektar atau meningkat sekitar 48,49 persen, jika dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, nelayan di pesisir selatan juga menghadapi tantangan, karena naiknya permukaan laut dan berkurangnya hasil tangkapan ikan akibat perubahan suhu.
Hal tersebut diperkuat dengan data Badan Ketahanan Pangan DIY yang menunjukkan beberapa kabupaten di Yogyakarta memiliki tingkat kerentanan pangan cukup tinggi.
“Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo adalah dua daerah yang sering menghadapi tantangan dalam hal ketahanan pangan akibat kekeringan berkepanjangan dan keterbatasan sumber daya air, papar Elki.
Pihaknya mencontohkan, tingkat kerawanan pangan masih terhitung tinggi karena hampir 30 persen wilayahnya tergolong rawan pangan. Sedangkan, Kulon Progo yang dikenal dengan produksi pertanian lahan kering juga sering mengalami kesulitan dalam menjaga kestabilan hasil panen akibat perubahan iklim yang drastis.
Meskipun Pemda DIY telah melakukan upaya peningkatan ketahanan pangan, sambung Elki, namun ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah masih relatif tinggi, yakni sekitar 60 persen.
“Ini menjadikan Yogyakarta sangat rentan terhadap fluktuasi harga pangan di tingkat nasional,” tegasnya
Lebih lanjut Elki menilai, kerusakan ekosistem akibat deforestasi, pertambangan, dan ekspansi industri, semakin memperparah kerentanan sistem pangan.
Oleh karenanya, bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia ini, Walhi Yogyakarta berharap semua pihak dapat mencari solusi yang adil dan berkelanjutan guna memperkuat ketahanan pangan lokal, serta memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada petani kecil dan nelayan.
“Kita membutuhkan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan, adil, dan berdaulat guna memastikan bahwa setiap orang dapat menikmati hak atas pangan yang sehat, cukup, serta berkelanjutan,” ucapnya. (Ed-01)
