Ilustrasi (desawonokerto.wordpress.com)
SLEMAN (kabarkota.com) – Bupati Sleman, Sri Purnomo mengatakan, meskipun Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, DIY merupakan wilayah yang rawan bencana, namun hingga kini relatif belum tersentuh program pemerintah.
Hal itu diungkapkan Bupati Sleman, dalam diskusi bertema Desa Partisipatif, Tangguh dan Berkelanjutan, bersama Pusat Studi Asia Pasifik (PSAP) UGM, baru-baru ini.
“Desa Wonokerto yang memiliki karakteristik “istimewa”. Disamping potensi sumber daya, Desa Wonokerto juga memiliki risiko bencana yang beragam, seperti erupsi gunung berapi, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung dan lain-lain,” kata Bupati Sleman, seperti dilansir laman UGM, Rabu (13/4/2016).
Untuk itu, lanjut Sri Purnomo, Pemerintah Desa Wonokerto berinisiatif mengelola risiko bencana dengan mengaktifkan peran serta masyarakat desa agar menjadi tangguh dalam melakukan deteksi dini bencana, pencegahan, tanggap darurat dan rekonstruksi pasca bencana.
“Pengelolaan sumber daya menjadi hal penting dilakukan karena sumber daya alam seperti pasir di Desa Wonokerto belum dikelola sendiri oleh masyarakat. Karena itu, perlu mendorong partisipasi masyarakat untuk mencegah kebocoran sumber daya (resources drain),” ungkapnya lagi
Sementara, Laksono selaku Staf Ahli PSAP UGM, menambahkan, sebelum pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Desa Wonokerto sesungguhnya telah memfasilitasi mobilitas tenaga kerja, dengan banyaknya sumber daya manusia yang bekerja di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
“Dengan meningkatkan partisipasi dan ketangguhan masyarakat dalam mengelola risiko bencana dan sumber daya lokal diharapkan dapat mewujudkan pembangunan Desa Wonokerto yang berkelanjutan,” ujar PM. Laksono.
Lebih lanjut pihaknya menyatakan bahwa Sistem Informasi Desa (SID) juga menjadi pintu masuk bagi partisipasi masyarakat dalam membangun desa yang tangguh dan berkelanjutan. Hanya saja, keberadaan SID perlu dikelola dengan baik supaya tidak memberikan dampak yang buruk pada otonomi desa dan kemanusiaan. Sebab, SID dapat meningkatkan interkonektivitas desa dengan sistem ekonomi global. (Rep-03/Ed-03)
